Sistem pengolahan limbah yang awalnya menggunakan metode resapan alami kini telah diupgrade.
Fasilitas IPAL di SPPG Wailiti bahkan diklaim sebagai salah satu yang terbaik dibandingkan SPPG lainnya di Kabupaten Sikka. Namun anehnya, izin operasional dari pusat tidak kunjung turun.
“Sampai sekarang dapur belum buka. Jadi kemarin ditanya ke Korwil juga masih ngambang. Katanya masih tunggu konfirmasi dari pusat,” ungkap sumber tersebut.
Simpang Siur Aliran Dana Badan Gizi Nasional (BGN)
Di tengah ketidakpastian nasib para pekerja, mencuat isu miring mengenai adanya aliran dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang tetap ditransfer ke rekening pengelola dapur.
Dana yang mengendap tersebut disinyalir mencapai lebih dari Rp500 juta dan tidak digunakan sama sekali selama dapur suspend.
Menanggapi kabar tersebut, Kepala SPPG Wailiti, Rian, langsung memberikan klarifikasi dan membantah adanya dana mengendap.
Menurutnya, dana yang sempat masuk pada April 2026 langsung ditarik kembali oleh pusat begitu status dapur dinyatakan dibekukan sementara.
“Dana tersimpan di akunnya kita. Cuma masuk yang kemarin, bulan kemarin (April). Kan orang tahu sudah penutupan, orang tidak kasih masuk (transfer) lagi. Itu kan ditarik kembali semua kalau dapur suspend. Bulan April itu sudah ditarik,” tegas Rian.
Rian juga memastikan bahwa tidak ada lagi pencairan atau transfer dana lanjutan yang masuk ke rekening mereka pada bulan Mei 2026.
Hingga berita ini diterbitkan, status operasional SPPG Wailiti masih menggantung tanpa kejelasan.
Pihak Badan Gizi Nasional (BGN) maupun otoritas terkait belum memberikan keterangan resmi mengapa dapur belum diizinkan beroperasi kembali, padahal urusan perbaikan limbah sudah tuntas.
Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Sikka, Egenius Djara, yang berusaha dikonfirmasi awak media sejak 12 Juni 2026, memilih bungkam dan tidak merespons pertanyaan wartawan hingga detik ini.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
