Ia menilai kebijakan ini tidak menghargai kontribusi para jukir yang telah merintis sistem parkir secara manual sejak awal.
Ia menyayangkan sikap pemerintah yang seolah mengabaikan pemain lama saat potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor parkir mulai terlihat menjanjikan.
Menurut Baret, Jukir telah membangun sistem parkir dari nol secara manual dan saat sistem mulai bernilai, pengelolaan justru diserahkan ke pihak swasta.
Baret menegaskan bahwa dirinya tidak anti-modernisasi. Ia mendukung penuh digitalisasi layanan publik, namun ia mendesak agar pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Perhubungan.
“Kebijakan parkir elektronik itu bagus, saya setuju. Tapi mestinya dikelola oleh pemerintah sendiri melalui dinas terkait, supaya pengawasan jelas dan nasib jukir juga diperhatikan,” tegasnya.
Kritik tajam juga dialamatkan kepada pimpinan daerah Kabupaten Sikka yang tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat kalangan bawah.
“Kalau kebijakannya seperti ini, kami yang di bawah tetap jadi korban,” pungkasnya.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
