NTT-Post.com, SIKKA – Setelah mendapatkan kritikan dari dua organisasi mahasiswa yakni PMKRI Cabang Maumere dan GMNI Cabang Sikka terkait kebijakan Kepolisian Resor (Polres) Sikka yang membangun pagar tembok tinggi di bagian depan Markas Komando (Mako), kini kritikan juga muncul dari akademisi.
Kritikan itu datang dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere, Kabupaten Sikka.
Nikolaus Sanggu, salah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Unipa Maumere semester 6 menilai pembangunan pagar tersebut sebagai bentuk pembatasan ruang ruang aspirasi dan suara kritis masyarakat ke depan.
“Saya duga perombakan tersebut merupakan respons yang berlebihan terhadap dinamika penyampaian pendapat di muka umum yang belakangan ini kerap terjadi di wilayah Sikka,” jelas Niko Sanggu.
Niko juga mengatakan bahwa kondisi pagar di depan Polres Sikka sebelumnya memiliki ketinggian yang normal.
“Pagar di depan Polres Sikka itu sebelumnya tinggi sekitar 1 meter. Tapi, setelah teman-teman Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) turun melakukan aksi demonstrasi, Kapolres Sikka langsung menginstruksikan anggotanya untuk meninggikan pagar tembok depan hingga mencapai sekitar 2 meter,” jelas Niko.
Atas perubahan mendadak tersebut, Niko menegaskan bahwa Kapolres Sikka harus segera memberikan penjelasan resmi kepada publik mengenai latar belakang pembangunan pagar tembok tersebut.
Pihaknya meminta institusi kepolisian untuk bersikap transparan dan tidak mengabaikan pertanyaan dari mahasiswa maupun masyarakat.
“Kapolres Sikka harus segera memberikan penjelasan terkait pagar di depan Polres Sikka, jangan diam dan bisu,” ujar Niko tegas.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
