Fill Pati menyoroti tiga faktor utama yang menurutnya memperparah kondisi kemiskinan di NTT tahun ini.
Pertama Kebijakan anggaran yang tidak pro rakyat dibuktikan dengan alokasi APBD di tingkat provinsi maupun kabupaten yang masih didominasi belanja operasional dan birokrasi, bukan investasi langsung ke sektor riil seperti pertanian, perikanan, dan UMKM.
“Kedua, lemahnya ketahanan pangan dan dampak iklim, hal ini dibuktikan dengan kenaikan harga bahan pokok serta ketidaksiapan daerah mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap pertanian dinilai memperburuk daya beli masyarakat miskin di pedesaan,” sebut Fill Pati.
Ketiga, ketimpangan pembangunan antarwilayah. Menurut Fill Pati infrastruktur dan akses ekonomi masih terpusat di perkotaan, sementara kawasan kepulauan dan pedesaan terisolasi dari akses pasar dan permodalan.
Atas kondisi tersebut, Fill Pati menuntut Pemerintah Provinsi NTT dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk evaluasi total program penanggulangan kemiskinan, dengan menghentikan program berbasis proyek yang terbukti meleset dari sasaran dan menggantinya dengan skema pendampingan ekonomi berkelanjutan.
Selanjutnya, refocusing APBD 2026/2027 untuk mengalokasikan porsi anggaran lebih besar bagi jaminan sosial dasar, bantuan modal usaha inklusif, dan stabilisasi harga bahan pangan.
Dan transparansi data serta pembenahan bantuan sosial, dengan memastikan pemutakhiran data penerima bantuan dilakukan secara akuntabel agar tidak ada warga miskin yang terpinggirkan dari haknya.
“Pemerintah daerah tidak boleh terus berlindung di balik narasi potensi daerah tanpa ada aksi nyata yang mampu menurunkan beban hidup rakyat. Jika indikator kemiskinan terus merangkak naik, maka legitimasi komitmen pembangunan Pemda di NTT patut dipertanyakan,” tutup Fill Pati.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
