NTT-Post.com, SIKKA — Pemerintah Kabupaten Sikka menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh proses penanganan bencana gempa Bumi di Sikka dikelola secara transparan dan akuntabel.
Hal ini meliputi penggunaan dana bantuan yang cukup besar mengalir ke Kabupaten Sikka. Seperti bantuan Pemerintah Kota dan Kabupaten lain serta dari NJO dan pribadi dengan total dana Rp700.331.000.
Dan dana Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan gempa bumi di Kabupaten Sikka sebesar Rp20 miliar.
Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago (Jipik) mengatakan bahwa sejak awal penanganan bencana di Sikka, pihaknya tidak berjalan sendiri dan selalu melibatkan pengawasan ketat dari aparat internal maupun eksternal.
Bupati Jipik menjelaskan bahwa pengawasan dimulai dari audit internal melalui Inspektorat yang hadir sejak hari pertama di Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Hal ini kami lakukan guna memastikan aspek administrasi maupun hal-hal lainnya berjalan sesuai aturan yang berlaku,” kata Bupati Jipik, dalam konferensi pers di Kantor Bupati Sikka (kantor lama), Jalan Ahmad Yani, Maumere, Selasa, 20 Oktober 2026.
Selain itu, Pemkab Sikka sejak awal juga menggandeng aparat penegak hukum, yakni Kejaksaan dan Kepolisian, untuk mendampingi seluruh proses penanganan bencana.
Pendampingan tersebut mencakup penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) terkait dana Belanja Tidak Terduga (BTT) hingga permohonan legal opinion kepada pihak kejaksaan agar setiap prosesnya terbuka dan akuntabel.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
