NTT-Post.com, SIKKA — Berakhirnya masa tanggap darurat gempa bumi di Kabupaten Sikka menandai mulainya fase transisi menuju pemulihan.
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Maumere mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka untuk memastikan seluruh sisa anggaran dan bantuan logistik tepat sasaran.
Sebelumnya, Pemkab Sikka menjelaskan bahwa dari total bantuan Rp20 miliar dari pemerintah pusat, sekitar Rp300 juta telah direalisasikan dan Rp2,5 miliar dialokasikan untuk kebutuhan tanggap darurat.
Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp17,5 miliar direncanakan untuk pembiayaan masa transisi dan pemulihan.
Ketua Presidium PMKRI Maumere, Rito Naga, menekankan bahwa ukuran keberhasilan penanganan bencana bukan sekadar besarnya dana yang tersedia, melainkan pemenuhan kebutuhan nyata warga terdampak.
“Tanggap darurat boleh selesai, tetapi kebutuhan masyarakat belum selesai. Rumah yang rusak, warga yang masih mengungsi, serta masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan harus menjadi prioritas dalam masa pemulihan,” tegas Rito Naga.
Pertanyakan Transparansi Logistik dan Anggaran
Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Maumere, Melki Bata, menyampaikan bahwa pihaknya tidak berniat menuduh adanya penyalahgunaan, melainkan menuntut kejelasan rincian program, wilayah prioritas, serta alokasi sisa dana Rp17,5 miliar tersebut.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
