Indeks
Daerah  

RDP Tentang Mutasi Sekda Sikka, Anggota DPRD: Bupati dan Wakil ‘Buta Kenop’ Soal Birokrasi

Mantan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut menyebut Bupati dan Wakil Bupati Sikka "Buta Kenop" alias tidak paham sama sekali mengenai tata kelola birokrasi.

Reporter : Nivan Gomez Editor: Redaksi
Screenshot 2026 07 30 21 06 18 892 com.miui .gallery edit
RDP Tentang Mutasi Sekda Sikka, Anggota DPRD: Bupati dan Wakil 'Buta Kenop' Soal Birokrasi. | (Foto: SC YT TribunFlores)

NTT-Post.com, SIKKA — Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Kula Babong, Gedung DPRD Kabupaten Sikka, Kamis (30/7/2026), memanas.

Kebijakan mutasi mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Sikka, Adrianus Firimus Parera, menjadi Staf Ahli Bupati menuai kritik pedas dari parlemen.

Anggota DPRD Kabupaten Sikka dari Fraksi Partai Demokrat, Humerus Andreas, secara terbuka menyentil jajaran pimpinan daerah.

Mantan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut menyebut Bupati dan Wakil Bupati Sikka “Buta Kenop” alias tidak paham sama sekali mengenai tata kelola birokrasi.

“Bupati dan Wakil Bupati Sikka ini buta kenop atau tidak paham sama sekali tentang birokrasi,” tegas Humerus Andreas.

Langkah Pemerintah Kabupaten Sikka melakukan evaluasi hingga rotasi pada jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Sikka menuai beragam tanggapan. | (Foto: Dok istimewa)

Dalam penyampaian pendapatnya, Humerus melayangkan kritik tajam kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat).

Menurutnya, Baperjakat terkesan pasif dan tidak berani memberi masukan yang benar kepada pimpinan daerah mengenai aturan serta hierarki ASN.

“Saudara kan Sekretaris Baperjakat. Saat proses ini berjalan, tidak memberikan masukan kepada Bupati? Harusnya Baperjakat kasih tahu kepada Bupati dan Wakil Bupati. Mereka dua kan tidak paham barang ini, tidak punya pengalaman apa pun di birokrasi. Pikir urus birokrasi itu gampang?” cecar Humerus.

Ia menilai pimpinan daerah yang baru menjabat belum mengerti seluk-beluk birokrasi, sehingga Baperjakat seharusnya menjadi pengingat agar kebijakan yang diambil tidak menabrak aturan.

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com

+ Gabung

Exit mobile version