Leonardus Lengi, salah seorang pedagang sayur di pasar PNPM ketika ditemui saat sedang berjualan di bahu jalan kampung Wuring menyebut keputusan pemerintah untuk tetap membongkar lapak-lapak pedagang ini menunjukkan sikap yang mengabaikan imbauan dari mantan pimpinan daerah.
Dia mengaku kekhawatir akan nasib mereka yang kini telah kehilangan tempat berjualan.
“Kami sudah tidak bisa jual lagi didalam, jadi sekarang kami jual di luar sini,” tuturnya.
Leonardus mengatakan, jika pasar di babu jalan juga nanti dibubarkan oleh pemerintah, maka dia mendesak semua kebutuhan mereka harus ditanggung pemerintah.
“Ya, kalau kami jual di bahu jalan juga mereka usir, berarti kami punya hutang, biaya anak sekolah, makan minum kami, kebutuhan kami semuanya harus ditanggung pemerintah. Kerena kami punya sumber penghasilan sudah dihancurkan,” jelasnya.
Leonardus juga menjelaskan enggan berjualan di pasar Alok sesuai rekomendasi pemerintah kerena mengingat biaya operasional ke pasar Alok yang terlampau tinggi.
“Kalau ke pasar Alok kami harus bayar ojek itu mahal, tapi disni kam dekat dengan rumah jadi kami bisa hemat,” tandanya.
Sementara Kasat Pol PP Sikka, Buang da Cunha saat sedang melakukan pembongkaran lapak pedagang enggan memberikan keterangan.
Dia menepis dengan alasan informasi terkait penertiban itu harus melalui dinas Infokom Kabupaten Sikka.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
