Kesehatan Mental Adalah Hak Konstitusional: Menggugat Jurang Antara Norma Dan Realita

Oleh: Mariady Fransiskus Bata (Aktivis Gen Z)

Ruang publik kita belakangan ini diselimuti awan mendung yang menyayat hati. Kabar tentang nyawa yang terenggut di ujung tali atau tenggak racun bukan lagi sekadar angin lalu, melainkan alarm darurat yang berdering keras dari jantung Nusa Tenggara Timur (NTT).

Data Kementerian Kesehatan RI mencatat tren yang mengerikan: di provinsi ini, angka bunuh diri merangkak naik dari tujuh kasus pada 2023 menjadi 11 kasus pada 2024.

Yang lebih memilukan, maut kini tak lagi mengenal batas usia. Pada Januari 2026, seorang siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada memilih mengakhiri hidupnya hanya karena beban ekonomi, diduga tak mampu membeli alat tulis.

Di Kabupaten Sikka, duka serupa menyasar seorang guru SMP dan seorang pria yang depresi akibat sakit menahun.

Tragedi ini melahirkan ironi yang getir, ketika berita kematian yang seharusnya mengguncang nurani perlahan bertransformasi menjadi konsumsi harian yang biasa.

Kita membaca, menghela napas sejenak, lalu kembali terjebak dalam ritme hidup seolah tak ada yang salah.

Padahal, di balik angka-angka statistik itu, ada teriakan sunyi yang tak terdengar seperti tekanan ekonomi yang mencekik, konflik domestik yang buntu, hingga beban psikologis yang dipendam sendirian dalam ruang hampa udara.

Kita hidup di zaman yang mendewakan produktivitas dan memuja citra kuat. Namun, data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 membongkar topeng tersebut sekitar 8,6 juta jiwa penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami masalah kesehatan jiwa. Mirisnya, prevalensi tertinggi justru menghantam Gen Z (usia 15-24 tahun).

Namun, alih-alih rangkulan, mereka yang berani bersuara tentang kecemasan sering kali dibenturkan dengan dinding stigma.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.