Label kurang iman, lemah, atau terlalu baper masih menjadi respons dominan. Tak heran jika survei Katadata Insight Center (2023) menunjukkan hanya 18 persen orang yang berani mencari bantuan profesional meski lebih dari separuh populasi merasakan gejala stres akut.
Hukum yang Gagah di Kertas, Namun Lumpuh di Lapangan
Secara konstitusional, kesehatan mental bukanlah opsi atau kemewahan, melainkan hak dasar.
- UUD 1945 Pasal 28H ayat (1): Menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk kesehatan mental.
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Mendefinisikan kesehatan secara utuh mencakup fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa: Menegaskan hak setiap orang mendapatkan pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta melarang diskriminasi.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Menjamin hak untuk hidup dan meningkatkan kualitas kehidupan yang bermartabat.
Negara, melalui regulasi tersebut, menjamin kehidupan yang sejahtera lahir dan batin bagi setiap warga.Namun, mengapa realitasnya justru berbanding terbalik?
- Aksesibilitas yang Timpang: Baru 32,7 persen penyandang gangguan jiwa yang terjangkau layanan kesehatan jauh panggang dari api jika dibandingkan target nasional. Krisis Tenaga Ahli: Rasio psikiater kita hanya 0,3 per 100.000 penduduk. Artinya, satu dokter harus menggendong beban 333.000 orang. Standar WHO mensyaratkan satu per 10.000. Kita sedang mengalami kelaparan akut akan tenaga medis jiwa.
- Sentralisme Layanan: Layanan kesehatan jiwa masih menjadi milik kota-kota besar, sementara wilayah seperti pelosok NTT menghadapi kekosongan layanan yang parah.
- Hukum seolah menjelma menjadi pedang yang tumpul ke atas. Korban perundungan, kekerasan domestik, hingga eksploitasi kerja sering kali memilih bungkam karena sistem yang ada tak cukup ramah untuk memulihkan luka batin mereka.
Tanggung Jawab Bersama: Negara Dan Masyarakat
Kesehatan mental adalah cerminan kompleksitas sosial. Ada Lingkungan Keluarga yang bisa menjadi pelindung atau justru sumber luka primer.
Ada Stigma Sosial yang bahkan di tahun 2018 masih mencatat 14 persen rumah tangga melakukan pemasungan sebuah penghinaan terhadap martabat manusia.
Faktor Ekonomi juga tak bisa dipandang sebelah mata. Kemiskinan adalah pemicu stres kronis yang nyata.
Di sisi lain, Media Sosial melalui mekanisme perbandingan sosial dan cyberbullying telah menciptakan standar hidup yang mustahil, memicu depresi dan perasaan terasing.
Belum lagi fenomena Werther Effect di mana pemberitaan bunuh diri yang bombastis dan tidak sensitif berisiko memicu imitasi pada kelompok rentan.
Jika pembiaran ini berlanjut, kita sedang menabung ledakan bom waktu: sebuah generasi yang terlihat tangguh secara fisik namun rapuh secara mental. Kita butuh perubahan radikal dari dua arah.
- Negara harus hadir melampaui sekadar teks undang-undang. Diperlukan pemerataan tenaga profesional hingga ke desa, integrasi literasi kesehatan mental dalam kurikulum sekolah, dan penegakan hukum yang tegas terhadap diskriminasi penyandang disabilitas mental.
- Masyarakat harus belajar menjadi “manusia” kembali. Mengubah penghakiman menjadi pendengaran, dan mengubah stigma menjadi empati. Kita perlu menciptakan ekosistem yang aman untuk setiap individu merasa “boleh untuk tidak sedang baik-baik saja.”
Kesehatan mental bukan tentang kelemahan; ia adalah esensi dari kemanusiaan kita. Hak ini telah terukir dalam konstitusi, kini tugas kita adalah memindahkannya ke dalam denyut nadi kehidupan sehari-hari.
Karena pada akhirnya, bangsa yang besar bukan hanya mereka yang ekonominya tumbuh, tapi mereka yang rakyatnya sehat secara lahir dan batin.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
