“Ini bentuk pembohongan publik yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Sikka. Sampai hari ini belum ada kejelasan,” ujar Ketua GMNI.
Selanjutnya mahasiswa menagih janji Bupati dan wakil Bupati Sikka yang akan menyelesaikan konflik agraria HGU Nangahale-Patihu. Namun hal tersebut juga hanya janji yang dimakan waktu.
“Tidak mampu juga diselesaikan. Inikah kemampuan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Sikka? Rakyat terus menjerit, terus mengalami penindasan-penindasan terhadap korporasi yang ada di Kabupaten Sikka, yaitu PT Krisrama. Namun sejauh ini tidak bisa diselesaikan, tidak bisa direspons baik, tidak ada solusi yang ideal yang diberikan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Sikka. Miris,” tegasnya.
Cipayung Plus berharap untuk infrastruktur, listrik, jaringan, dan bangunan, perlu ada perhatian khusus daripada Bupati dan Wakil Bupati Sikka.
“Hari ini kami Cipayung Plus menyampaikan bahwa ketidakmampuan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Sikka untuk mengakses anggaran-anggaran dari pusat untuk membangun Kabupaten Sikka ini,” jelas mahasiswa.
Padahal menurut Cipayung Plus, harapan masyarakat Kabupaten Sikka di setiap desa, di pelosok, yang kategori 3T sangat membutuhkan hal tersebut.
“Hal-hal yang sangat vital ini tidak mampu disentuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka di bawah kepemimpinan Pak Bupati dan Wakil Bupati Sikka. Ini kegagalan luar biasa,” tutur mahasiswa.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, membantah jika kepemimpinannya dianggap gagal.
Ia memaparkan kondisi riil keuangan daerah yang sangat terbatas akibat beban utang masa lalu dan pemotongan dana pusat.
Wabup Simon menjelaskan bahwa dari 681 kilometer jalan di Sikka, sepanjang 336,11 kilometer memang rusak parah.
Namun, kemampuan APBD yang berkisar Rp1,2—1,3 triliun sebagian besar terserap untuk belanja pegawai dan pembayaran utang pinjaman daerah (PEN) sebesar Rp30 miliar per tahun.
“Kita harus putar otak karena utang Rp30 miliar lebih setiap tahun sudah dipotong dari APBD. Kita mau bangun apa? Tidak bisa,” ungkapnya.
Simon menegaskan pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara memperbaiki infrastruktur atau mempertahankan tenaga kerja.
“Sekarang saya mau tanya, kita mau bangun dulu atau mau selamatkan 4.000 P3K? Kalau mau bangun dulu, 4.000 P3K kita rumahkan. Tapi kami punya hati manusia,” tegasnya.
Meski di tengah keterbatasan, Simon mengeklaim beberapa keberhasilan seperti menyelesaikan tunggakan dana COVID-19 sebesar Rp8,7 miliar yang tidak terbayar selama empat tahun dan melengkapi kekurangan dokter spesialis di rumah sakit.
Selanjutnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 mencapai 107,28%, menjadikan Sikka salah satu dari tiga kabupaten terbaik di NTT dalam hal target PAD. Dan Menyelesaikan status 725 guru honorer menjadi ASN tahun lalu.
Wabup juga membantah adanya janji 100 hari kerja untuk menyelesaikan RS Doreng, menyebut hal itu tidak masuk akal mengingat beban utang yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya.
Sebagai langkah darurat mengatasi kas daerah yang kosong, pemerintah mulai memberlakukan efisiensi ketat, termasuk melarang mobil dinas dibawa pulang dan menghemat listrik kantor.
“Yang adik-adik sampaikan kami sepakat, jalan ini masih banyak yang rusak dan itu menjadi PR kami. Beri kami waktu masih empat tahun lagi,” pungkas Simon Subandi.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
