Lebih lanjut, Sherly menekankan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya disertai maksimalisasi tim internal Pemda.
Dengan pengelolaan mandiri, hasil yang diterima bisa digunakan sepenuhnya untuk menutupi gaji atau honor pegawai, bukan justru dibagi dengan pihak swasta.
Bagi para pelaku UMKM, pola kerja sama investasi jangka panjang seperti yang dilakukan pada Monumen Tsunami dianggap tidak efektif dan justru mengancam keberlangsungan usaha lokal dalam jangka panjang.
“Cara-cara seperti ini tidak efektif. Terjadi penumpukan tenaga kerja di pemerintahan, namun tetap menggunakan jasa orang lain. Usaha lama-lama bisa gulung tikar,” tambahnya.
Selain masalah investasi, Sherly juga menyoroti minimnya ruang bagi UMKM yang disiapkan pemerintah secara berkelanjutan.
Sejauh ini lanjut Sherly, pusat UMKM yang ada hanyalah Car Free Night (CFN) yang digelar setiap Sabtu malam, namun pelaksanaannya dinilai belum profesional.
“Pemda secara struktural tidak ada kepercayaan terhadap kelurahan maupun UMKM untuk pengelolaan lokasi. Pusat UMKM yang kontinu belum disiapkan. CFN yang ada saja tempatnya dipindah-pindah dan pengelolaan keuangannya tidak transparan,” ungkap Sherly.
Ia memperingatkan bahwa ketidakterbukaan dalam pengelolaan keuangan di lapangan berpotensi menimbulkan kebocoran PAD.
“Alih-alih yang disalahkan nanti UMKM-nya yang dianggap kurang setor, padahal sistemnya yang bermasalah,” pungkasnya.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
