Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Daerah  

Ketua DPRD Sikka Tekankan Skala Prioritas dan Integrasi Lintas Sektor dalam Musrenbang RKPD 2027

"Perencanaan APBD harus realistis dan berbasis kebutuhan rakyat, bukan sekadar rutinitas. Fokus kita harus pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan perikanan yang berdampak langsung pada kesejahteraan," tegas politisi Sikka tersebut.

Avatar photo
Reporter : Nivan Gomez Editor: Redaksi
Stef Sumandi Ketua DPRD Sikka
Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stefanus Sumandi. | (Foto: Dok. Istimewa)

NTT-Post.com, SIKKA – Pemerintah Kabupaten Sikka menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 pada Selasa (10/3/2026).

Bertempat di Aula Kantor Bupati Sikka, kegiatan ini menjadi momentum krusial dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun ketiga periode RPJMD 2025-2029.

IDUL FITRI PINTU AIR 20260318 123428 0000.jpg 11 PASKAH 2026 PINTU AIR.jpg

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stefanus Sumandi, memberikan catatan strategis terkait tema pembangunan tahun 2027, yakni “Penguatan Kapasitas dan Sistem Lintas Sektor yang Efektif dan Berkelanjutan”.

Membuka pidatonya, Stefanus menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sikka, khususnya Bapperida, atas terselenggaranya forum tertinggi perencanaan daerah ini.

Mengingat pelaksanaan Musrenbang bertepatan dengan suasana religius, ia juga menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Muslim (Ramadhan 1447 H) dan masa prapaskah bagi umat Kristiani.

“Semoga momentum ini meningkatkan kasih persaudaraan dan solidaritas sosial bagi sesama yang membutuhkan,” ungkapnya.

Fokus pada SDM dan Anggaran Realistis

Stefanus menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 harus bermakna strategis. Di tengah tantangan regulasi pusat terkait pembatasan anggaran, DPRD mendesak agar pemerintah daerah tidak terjebak pada “alasan klasik” keterbatasan dana.

“Perencanaan APBD harus realistis dan berbasis kebutuhan rakyat, bukan sekadar rutinitas. Fokus kita harus pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan perikanan yang berdampak langsung pada kesejahteraan,” tegas politisi Sikka tersebut.

Ia juga menyoroti isu krusial mengenai alokasi belanja daerah pasca-pengangkatan PPPK (Guru dan Tenaga Kesehatan).

Menurutnya, koordinasi intensif dengan pemerintah pusat sangat diperlukan agar beban belanja pegawai tidak menggerus porsi pembangunan infrastruktur desa.

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com

+ Gabung