“Situasi ini membuat almarhumah dr. Icha semakin tertekan secara mental. Perlu dipertanyakan apakah perilaku duduk di tempat pelayanan kesehatan sambil mengonsumsi minuman keras itu sesuai dengan kode etik seorang anggota DPRD dan sebagai pejabat publik atau tidak,” tegas Viktor.
Atas dasar rangkaian peristiwa tersebut, Viktor meminta BK DPRD TTU untuk bergerak secara objektif, profesional, dan transparan dengan memanggil semua pihak yang terlibat guna mengungkap fakta secara terang benderang.
Senada dengan kuasa hukumnya, Gabriel Pakaenoni selaku ayah kandung berharap agar proses penegakan kode etik ini tidak mandek pada tahap pemeriksaan saja, melainkan berujung pada sanksi yang nyata demi keadilan bagi putrinya.
“Walaupun ini dalam ranah kode etik, kami meminta agar diberikan sanksi yang tegas kepada tiga oknum anggota DPRD TTU tersebut,” tutur Gabriel.
Di hadapan BK DPRD TTU, Gabriel juga menyelipkan pesan mendalam mengenai keselamatan para pekerja medis.
Ia menekankan bahwa kasus yang menimpa almarhumah dr. Icha harus menjadi momentum penting untuk menjamin ruang kerja yang aman bagi seluruh tenaga kesehatan.
“Perlindungan terhadap tenaga kesehatan harus menjadi perhatian serius, karena mereka bekerja untuk melayani masyarakat. Bukan hanya dokter, tetapi juga perawat, bidan, dan profesi kesehatan lainnya,” pungkasnya.
Hingga saat ini, kasus dugaan pelanggaran etik oleh oknum pejabat publik tersebut terus menyita perhatian luas dari masyarakat Kabupaten TTU, yang mendesak adanya transparansi dan perlindungan nyata bagi para tenaga medis.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
