Hal senada disampaikan oleh Presidium Gerakan Kemasyarakatan (Germas), Johan de Brito. Ia mengklarifikasi pernyataan Prof. Otto terkait keterlibatan PMKRI, dengan menyebutkan bahwa koordinasi resmi sejauh ini belum terjadi.
“Kemarin sempat dihubungi untuk melakukan pertemuan bersama Jaringan HAM dan Truck F, namun bukan melalui surat resmi. Saat kami tiba, pertemuan telah selesai dan ditutup. Belum ada pembahasan lanjutan dengan PMKRI terkait metode gerakan,” ungkap Brito.
Sebagai organisasi perjuangan, PMKRI Maumere menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus-kasus dugaan TPPO di wilayah hukum Kabupaten Sikka.
Namun, mereka menekankan pentingnya profesionalitas dari pihak kepolisian dalam menangani perkara ini.
PMKRI Maumere mendesak agar penegak hukum tidak hanya fokus pada satu titik, tetapi juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh PUB atau Bar yang beroperasi di wilayah hukum Kabupaten Sikka guna memastikan tidak ada praktek serupa yang melanggar hukum.
“Penyidik tidak boleh fokus pada satu lokus, ada banyak pup di Maumere, harus semua di cek,” tutupnya.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
