Untuk mencegah lonjakan kasus, langkah paling fundamental yang terus diintensifkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) adalah masifnya sosialisasi dan edukasi.
NTT-Post.com, SIKKA – Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Sikka bebas AIDS pada tahun 2030.
Ia menyoroti tingginya kasus AIDS yang terjadi dan menekankan pentingnya menghentikan stigma serta diskriminasi terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
“Kasus AIDS di depan mata kita begitu banyak, jadi mari kita sama-sama mewujudkan Sikka bebas AIDS tahun 2030. Mari jaga nian tanah, stop stigma dan diskriminasi, Sikka bebas AIDS 2030,” ujar Wakil Bupati Simon Subandi saat konferensi pers bersama wartawan, pada Kamis, 27 November 2025.
Simon Subandi menekankan cita-cita untuk mencapai status Sikka bebas AIDS pada tahun 2030 bukanlah sekadar wacana, melainkan target nyata yang harus diperjuangkan bersama.
“Memang kita punya cita-cita 2030 bebas AIDS. Kita harapkan kita tidak ada kasus baru,” jelasnya.
Wakil Bupati Subandi menggarisbawahi indikator kritis dalam keberhasilan penanggulangan, yaitu tidak adanya temuan kasus baru, terutama pada kelompok rentan seperti bayi.
Penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak (Prevention of Mother to Child Transmission/PMTCT) menjadi fokus utama yang harus ditekan.
Kasus baru pada bayi seringkali menjadi cerminan bahwa rantai penularan di masyarakat belum terputus secara efektif.
Untuk mencegah lonjakan kasus, langkah paling fundamental yang terus diintensifkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) adalah masifnya sosialisasi dan edukasi.
“Untuk mencegah itu kita perlu memberikan sosialisasi dan edukasi,” kata Simon.
Ia bahkan memberikan penekanan yang lugas mengenai pentingnya praktik pencegahan di tengah perilaku berisiko.
“Oklah mau seks bebas tapi minimal harus pake pengaman.” tegasnya.
Sebagai bentuk nyata dukungan pencegahan, Wakil Bupati Sikka mengungkapkan KPA menyediakan sarana pencegahan secara gratis.
“Di KPA itu ada kondom gratis. Kita sering bagikan di titik-titik atau spot yang menurut kita akan berlangsung kegiatan seks. Seperti tempat hiburan malam,” tambahnya.
Pendekatan ini diambil sebagai strategi pengurangan risiko (harm reduction) untuk melindungi individu dari penularan HIV. Saat ini, pemerintah daerah berupaya keras agar tidak terjadi penambahan kasus baru.
Sementara itu, kasus-kasus yang sudah teridentifikasi akan terus diupayakan penanganannya secara komprehensif.
“Kita sedang berusaha untuk tidak ada penambahan kasus baru, kasus yang sudah ada kita akan kita upayakan untuk memberikan pendamping” jelas Wakil Bupati.
Wabup Simon juga menegaskan peran pemerintah daerah untuk memastikan semua ODHA mendapatkan akses pengobatan dan dukungan yang layak, sehingga kualitas hidup mereka terjamin dan penularan ke orang lain dapat dihindari.
“Upaya ini memerlukan dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, adat, dan masyarakat umum, agar target nol kasus baru pada 2030 dapat terwujud,” tutupnya.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
