NTT-Post.com, SIKKA – Kondisi pengungsi terdampak gempa di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, menjadi sorotan setelah muncul dua insiden yakni gigitan ular dan kasus meninggalnya salah satu pengungsi akibat minimnya fasilitas di lokasi pengungsian.
Seorang warga Nangahale bernama Hasmida dilaporkan mengalami gigitan ular di area pengungsian pada Rabu malam, 19 Agustus 2026.
Korban sempat mendapat penanganan di Puskesmas Watubaing sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD TC Hillers Maumere. Hingga Kamis (20/8), kondisi kesehatannya belum diketahui secara pasti.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa insiden tersebut terjadi di Posko Pengungsian Nangahale dan korban langsung dibawa ke fasilitas kesehatan setelah kejadian.
Menurut sumber tersebut, persoalan mendasar yang dihadapi pengungsi di Nangahale adalah keterbatasan tenda posko atau tempat tinggal sementara.
Sebagian warga masih bertahan hanya dengan alas terpal dan kain seadanya sebagai pelindung dari udara malam.
Kondisi ini dinilai semakin berat karena mayoritas pengungsi dewasa dan lanjut usia di Nangahale merupakan penyintas tsunami Flores 1992 di Pulau Babi, sehingga trauma yang mereka rasakan berlapis, dari gempa terbaru maupun ingatan atas bencana masa lalu.
Warga Meninggal di Posko Pengungsian
Kondisi pengungsian yang minim fasilitas juga diduga penyebab meninggalnya seorang warga bernama Usman, kelahiran Pulau Beter, 31 Desember 1959, pada Kamis pagi (20/8).
Usman diketahui memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Namun menurut keterangan keluarga dan warga sekitar, kondisinya memburuk selama berada di pengungsian.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
