Menurutnya, generasi penerima MBG saat ini merupakan bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, SPPI dan SPPG sebagai perpanjangan tangan Badan Gizi Nasional (BGN) harus memberikan pelayanan terbaik.
“Jangan perdaya anak-anak SD hingga SMA/SMK/MTs di TTU dengan makanan berulat. Setiap dapur ada ahli gizi. Sebelumnya anak-anak makan dari rumah tanpa pengawasan ahli gizi pun tidak ada yang keracunan. Jadi pengawasan harus diperketat dan jangan membuat program ini tidak masuk akal,” ujarnya.
Selain menyoroti kualitas makanan, Wakil Bupati juga meminta agar pengelola dapur memberdayakan petani lokal dengan menggunakan beras dari wilayah TTU seperti Wini, Haekto, dan Lurasik.
Ia menegaskan, program MBG harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal, bukan hanya menjadikan mereka penonton.
Kamilus juga mengingatkan, jika SPPI dan SPPG mengalami kendala suplai bahan baku, maka harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah TTU, bukan mengambil keputusan sepihak.
“Bupati dan Wakil Bupati adalah penanggung jawab di TTU. Tidak boleh ada ego sektoral. Semua harus bekerja demi kepentingan anak-anak dan masa depan daerah ini,” pungkasnya.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
