Dari total Rp9 juta yang telah disetorkan per kapal, pihak oknum petugas sama sekali tidak memberikan kuitansi pelunasan, kuitansi pembayaran awal, maupun rincian resmi mengenai peruntukan uang tersebut.
“Sama sekali tidak ada kuitansi, baik untuk pembayaran awal maupun pelunasan. Kami terpaksa percaya dan membayar karena kalau tidak bayar, surat izin kapal kami tidak akan terbit,” keluhnya.
Meskipun menyadari adanya kejanggalan dan menduga kuat bahwa tindakan ini merupakan praktik pungli yang mencekik para nelayan kecil, mereka mengaku tidak memiliki pilihan lain demi legalitas kapal yang menjadi sumber mata pencaharian mereka.
Saat dikonfirmasi, petugas KSOP Kelas II Laurentius Say Maumere berinisial K tersebut menyebut tidak melakukan pungli terhadap para nelayan.
Bahkan, K mengaku sering membantu para nelayan dalam pengurusan izin dan dokumen pelengkap untuk penerbitan surat ukur kapal.
“Saya tidak pernah pungli, justru saya yang sering bantu mereka (nelayan) untuk urus ini,” jelasnya.
Terkait biaya Rp9 juta, K mengaku uang tersebut digunakan untuk membiayai tenaga ahli rancang bangun kapal yang juga menjadi persyaratan pelengkap untuk keluarnya surat ukur kapal.
“Jadi uang Rp9 juta itu bukan untuk saya, uang itu saya kasih ke orang yang kita sewa jasanya untuk membuat rancang bangun kapal,” jelasnya.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
