Ia mengatakan pemerintah daerah juga harus memikirkan masyarakat miskin yang terdampak, termasuk kalangan muda dan aparatur sipil negara (ASN) yang berpotensi kehilangan pekerjaan.
“Ini tidak mudah, di luar 9.000 orang ini yang nanti dirumahkan termasuk anak muda dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ada banyak masyarakat miskin harus kita pikirkan juga,” jelasnya.
Gubernur mendorong masyarakat dan juga para PPPK yang ingin berusaha produktif agar bisa memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Tersedia lebih dari Rp3 triliun dana KUR yang bisa diakses. Terutama untuk pinjaman di sektor potensial pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan, perikanan, dan pariwisata,” jelas Gubernur.
“Sekarang bukan lagi kerja berdasarkan gajian bulanan, tapi kerja layak di sektor swasta,” tambah Melki.
Ia menambahkan bahwa banyak lahan di NTT yang masih “tidur” dan membutuhkan tangan-tangan produktif untuk mengolahnya.
Saat ini, pemerintah provinsi tengah mengidentifikasi faktor kunci untuk mengoptimalkan sektor-sektor tersebut sebagai lapangan kerja baru.
Menutup keterangannya, Melki yang juga memiliki latar belakang aktivis menyatakan bahwa ia sangat terbuka terhadap kritik dari masyarakat terkait kebijakan ekstrem ini. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan kekuasaan.
“Silakan kritik apa saja, asalkan bukan hoaks atau kebencian. Kami ingin ini menjadi buku terbuka demi kebaikan bersama,” pungkasnya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
