Bagi organisasi ini, kunjungan tersebut harus lebih dari sekadar seremoni menjadi momentum memastikan wilayah terisolir mendapat penanganan langsung dan terkoordinasi, bukan hanya berdasarkan laporan birokrasi.
“Masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah sulit akses seperti Palue membutuhkan kehadiran nyata negara, bukan sekadar catatan administratif di atas kertas,” tegas Rito.
Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Maumere, Melki Bata, menambahkan bahwa kondisi ini seharusnya menjadi alarm untuk mengevaluasi sistem distribusi bantuan bencana.
Ia menegaskan PMKRI tidak sedang mempertentangkan masyarakat dengan aparat, melainkan mempertanyakan efektivitas kehadiran negara dalam situasi darurat.
“Pemerintah harus mencari solusi konkret, seperti jalur alternatif distribusi jika akses darat terputus, alih-alih membebankan seluruh risiko kepada warga yang sudah menjadi korban,” ujar Melki.
PMKRI Cabang Maumere mendesak Pemerintah Kabupaten Sikka, Pemerintah Provinsi NTT, BPBD, dan seluruh unsur terkait untuk segera memastikan distribusi logistik sampai langsung kepada warga NitungLea dan wilayah terisolir lainnya.
Memetakan jalur alternatif guna mempercepat distribusi bantua serta mengutamakan keselamatan warga dan relawan dalam setiap proses pengantaran bantuan.
“Kami juga menuntut untuk pemerintah pusat hadir dan memastikan wilayah kepulauan dan daerah sulit akses tidak terabaikan,” jelas Melki.
PMKRI juga menegaskan bahwa solidaritas warga dan relawan merupakan kekuatan penting dalam situasi bencana, namun tidak boleh menggantikan tanggung jawab negara. Bantuan, tegas mereka, seharusnya mendatangi korban bukan sebaliknya.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
