Tidak hanya jalan, krisis air bersih juga mencekik warga di wilayah Doreng. Masyarakat setempat terpaksa membeli air bersih menggunakan mobil tangki dengan harga fantastis, yakni berkisar antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per tangki, yang tentu menjadi beban berat bagi ekonomi warga berpenghasilan rendah.
Evaluasi Anggaran dan Fluktuasi Pelayanan Publik
Dari sisi fiskal, evaluasi APBD 2025 mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,261 triliun (94,82 persen), sementara belanja daerah terserap Rp1,228 triliun (91,31 persen).
Belanja modal tercatat di angka 82,84 persen, khusus untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi terserap 63,64 persen.
Pada evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2026, rata-rata realisasi kinerja tercatat 101,97 persen dengan realisasi keuangan 39,06 persen.
Namun, PMKRI mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada tingginya angka serapan anggaran semata, tanpa melihat perubahan substansial pada taraf hidup rakyat.
Di sektor kesehatan, catatan memprihatinkan muncul pada angka kematian ibu yang melonjak dari 49 per 100.000 kelahiran hidup (2024) menjadi 122 per 100.000 kelahiran hidup (2025).
Sementara itu, angka prevalensi stunting mengalami penurunan dari 12,1 persen menjadi 10,3 persen. PMKRI mengapresiasi penurunan stunting, namun menuntut perbaikan mendesak pada sektor kesehatan ibu dan anak yang mengalami kemunduran.
Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Maumere, Melki Bata, dengan tegas mempertanyakan narasi “Maumere Baru” di tengah penderitaan riil masyarakat bawah.
“Pertumbuhan ekonomi 5,04 persen tentu patut diapresiasi. Tetapi kita juga harus bertanya, apakah pertumbuhan itu benar-benar dirasakan secara merata oleh masyarakat? Bagaimana kita berbicara tentang pembangunan dan Maumere Baru ketika masih ada warga Doreng yang harus membeli air bersih dengan harga Rp500 ribu sampai Rp1 juta per tangki, dan warga Desa Rejo harus menggotong jenazah sejauh kurang lebih 4 kilometer karena jalan rusak?” tegas Melki Bata.
Ia menekankan bahwa keadilan sosial harus menjadi panglima dalam setiap kebijakan pembangunan, dengan memberikan perhatian setara kepada masyarakat di desa, wilayah pesisir, dan daerah terisolasi.
Senada dengan itu, Ketua Presidium PMKRI Cabang Maumere, Rito Naga, menyatakan bahwa kritik ini merupakan bentuk cinta organisasi kepada daerah.
“PMKRI tidak sedang menyerang pribadi atau mencari kesalahan siapa pun. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan dan anggaran publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus hadir melalui pelayanan yang dapat dirasakan langsung, mulai dari akses jalan yang layak, ketersediaan air bersih, hingga pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau,” ungkap Rito Naga.
Di penghujung kajiannya, PMKRI Cabang Maumere mendesak Pemkab Sikka agar membuka ruang evaluasi publik secara transparan.
Ukuran keberhasilan pemerintah seharusnya bukan seberapa banyak program yang direncanakan, melainkan seberapa jauh masyarakat dapat menikmati kehidupan yang layak dan berkeadilan.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
