NTT-Post.com, SIKKA – Kepolisian Resort (Polres) Sikka secara resmi membantah pemberitaan yang menyebutkan keterlibatan oknum anggotanya, Aipda PCM, dalam praktik perlindungan (backing) aktivitas hiburan malam di Pub Eltras.
Pihak kepolisian juga menepis tuduhan bahwa oknum tersebut menerima setoran berupa layanan seksual hingga melakukan intimidasi menggunakan senjata api terhadap karyawan.
Dilansir dari Korantimor.com, Kapolres Sikka, AKBP Bambang Supeno, melalui keterangan resminya mengklarifikasi bahwa hasil penyelidikan sementara menunjukkan informasi yang beredar di media massa tersebut tidak mendasar.
Bambang menegaskan bahwa tim penyelidik telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk pemilik Pub Eltras. Berdasarkan keterangan mereka, tidak ditemukan adanya bukti pemberian setoran kepada Aipda PCM.
“Informasi tentang adanya oknum personil Polres Sikka menerima setoran atau menjadi bekingan di Pub Eltras, dari hasil penyelidikan terhadap saksi-saksi termasuk pemilik Pub menyatakan tidak benar,” tegas Bambang Supeno.
Terkait dugaan penodongan senjata api terhadap salah satu Ladies Companion (LC), Kapolres menjelaskan bahwa investigasi menyeluruh di lapangan tidak menemukan bukti adanya tindakan intimidasi tersebut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Unit Paminal Propam, peristiwa yang dimaksud sebenarnya terjadi pada Juni 2025 dalam sebuah acara pesta di Kelurahan Kabor, Kota Maumere.
“Saksi mata, termasuk pemilik rumah di lokasi kejadian, menyatakan secara konsisten bahwa Aipda PCM tidak pernah menodongkan senjata api,” tutur Kapolres.
Propam Polda NTT Turun Tangan
Meski membantah tudingan tersebut, AKBP Bambang Supeno memastikan bahwa proses audit internal tetap berjalan.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
