Secara regulasi, praktik pengambilan mineral dan batuan tanpa izin merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Selain ancaman pidana bagi penambangan ilegal, penggunaan material tak berizin dalam jasa konstruksi juga menyalahi prosedur standar operasional.
Penggunaan material yang tidak melalui pengujian teknis laboratorium (uji mutu) berisiko tinggi terhadap hasil akhir pekerjaan.
Material yang tidak sesuai spesifikasi teknis mempercepat kerusakan struktur jalan. Dan memperpendek usia pakai infrastruktur sehingga penggunaan anggaran negara menjadi tidak efektif.
Hingga berita ini diturunkan, upaya klarifikasi kepada pihak-pihak terkait belum membuahkan hasil.
Pihak pelaksana yakni CV Dharma Bakti Persada ketika dihubungi melalui sambungan telepon hanya menyebut, tidak berhak memberikan klarifikasi.
“Saya hanya pekerja dan tidak punya hak untuk memberikan klarifikasi kepada media,” ujar Piter Yetti perwakilan dari CV. Dharma Bakti Persada yang berhasil dihubungi NTT-Post.com, Selasa, (7/4/2026).
Sebagai proyek yang didanai melalui skema IJD, pelaksanaan pekerjaan ini berada di bawah pengawasan langsung satuan kerja Kementerian Pekerjaan Umum.
Pemerintah dan pihak terkait diharapkan memberikan klarifikasi guna memastikan legalitas sumber materi serta menjamin kualitas pembangunan infrastruktur yang menjamin anggaran negara.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
