Selain masalah penolakan tanpa alasan, Temi menyoroti dugaan penggunaan desain tata letak panggung milik timnya.
Ia mengaku melihat unggahan di media sosial yang menampilkan rancangan tata letak sangat mirip dengan desain 3D buatan In-Tim Project yang sebelumnya telah dibubuhi watermark identitas pembuat.
Temi mencermati adanya perubahan di beberapa bagian tata letak panggung setelah pihaknya melayangkan keberatan.
Di sisi lain, Temi mengaku mendapat informasi bahwa perwakilan penyelenggara dari Jakarta sempat turun langsung ke Maumere untuk mencari informasi keberadaan vendor lokal.
Hal ini memunculkan dugaan bahwa dokumen penawaran dan data yang diserahkan melalui jalur koordinasi daerah tidak diteruskan sepenuhnya ke pihak penyelenggara pusat.
Kendati demikian, dugaan tersebut hingga kini belum mendapat konfirmasi resmi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sikka maupun pihak penyelenggara festival.
DPRD Sikka Soroti Keberadaan Vendor Luar Daerah
Persoalan ini memantik reaksi keras dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Gorgonius Nago Bapa, yang akrab disapa Us Bapa.
Ia mempertanyakan keputusan memilih penyedia jasa dari luar daerah yang dikabarkan berasal dari Ruteng, Kabupaten Manggarai di tengah kesiapan dan upaya maksimal dari pelaku usaha lokal.
Us Bapa mengaku telah menerima pengaduan langsung dari sejumlah anak muda lokal yang bergerak di bidang sound system, lighting, genset, videotron, dan dekorasi.
“Yang paling penting sekarang ini, kita berdayakan kemampuan lokal kita. Kita punya penyedia jasa di sini juga mampu, masa harus diambil dari luar?” tegas Us Bapa.
Menurut Us Bapa, persoalan ini bukan sekadar mengenai besaran nilai proyek, melainkan pemenuhan hak dan kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk menikmati dampak ekonomi dari festival skala nasional yang dihelat di daerah sendiri.
“Kenapa tidak ambil orang-orang kita di dalam daerah ini? Ini saya kritik tegas kepada kementerian dan juga Dinas Pariwisata Kabupaten Sikka,” ujarnya.
Ia mendesak Dinas Pariwisata Kabupaten Sikka untuk memberikan klarifikasi serta transparansi atas proses pemilihan vendor dan tindak lanjut dari berkas penawaran yang diajukan pelaku usaha lokal.
Us Bapa mengingatkan agar praktik-praktik yang merugikan pengusaha daerah tidak dibiarkan.
“Bagaimana pariwisata Sikka mau maju kalau modelnya begini? Jangan sampai ada permainan-permainan. Ini masih dugaan yang harus dijelaskan secara jujur kepada publik,” pungkasnya.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
