Di sisi lain, pemulihan infrastruktur kelistrikan terus dikebut. Berdasarkan data PLN UP3 Flores Bagian Timur per Senin (17/8/2026) pukul 17.00 WITA, dari enam unit gardu distribusi yang terdampak, empat unit sudah kembali menyala, sementara dua unit lainnya masih padam dan tengah diperbaiki.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka juga memberangkatkan bantuan kemanusiaan tahap kedua bagi warga Palue pada Senin (17/8/2026).
Bantuan tahap kedua ini menyusul kunjungan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago yang menyerahkan bantuan secara langsung kepada warga Palue pada Minggu (16/8) dan sempat bermalam di sana untuk meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak.
Bantuan tahap kedua dikirim dalam jumlah lebih besar menggunakan sekitar 10 kendaraan, terdiri atas truk dan mobil pikap milik TNI, Polri, Satpol PP, serta kendaraan umum.
Isi bantuan mencakup paket sembako, genset, obat-obatan, selimut, kasur lipat, tikar, paket perlengkapan anak, perlengkapan kebersihan, dan tangki air.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Margaretha Movaldes Da Maga Bapa, menyebut bantuan tersebut berasal dari berbagai pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Sosial, BNPB, pihak swasta, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat.
“Inilah bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, unsur swasta dan LSM. Warga yang terdampak sangat membutuhkan bantuan ini,” ujar Margaretha.
BNPB bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan relawan menyatakan akan terus memastikan kebutuhan dasar masyarakat Pulau Palue terpenuhi selama masa tanggap darurat, sekaligus melakukan koordinasi lintas sektor untuk memantau kondisi warga dan mengidentifikasi kebutuhan lanjutan di lapangan.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
