Menurut Paskalis, persoalan ini bukan sekadar masalah pembangunan fisik semata, melainkan tentang bagaimana sebuah program pemerintah dijalankan dengan tetap menghormati hak masyarakat serta menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik (good governance).
Ia menilai, transparansi, keterbukaan informasi, dan keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan adalah syarat mutlak agar program dapat berjalan kondusif.
“Apapun program pemerintah, kami mendukung. Tetapi prosesnya harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai aturan. Pembangunan partisipatif merupakan proses yang melibatkan masyarakat secara aktif dari perencanaan hingga evaluasi,” ujarnya.
Paskalis juga mengingatkan agar pihak terkait tidak menggunakan pendekatan represif dalam menyelesaikan polemik ini.
Pemerintah, aparat, dan masyarakat didesak untuk duduk bersama dan mengedepankan dialog sebagai jalan keluar utama.
Menyikapi konflik yang sedang bergulir, FP-NTT Nasional menyampaikan dua tuntutan yakni mendesak pemerintah daerah (Pemda) Ende bersama pihak terkait segera memberikan klarifikasi terbuka guna menghindari spekulasi liar dan memulihkan kepercayaan publik.
FP-NTT juga meminta agar fasilitas sekolah yang terdampak segera diperbaiki agar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa dapat kembali berjalan normal tanpa hambatan.
“Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Karena itu, fasilitas sekolah harus dijaga dan dilindungi demi kepentingan anak-anak sebagai generasi penerus,” pungkas Paskalis.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
