NTT-Post.com, LEMBATA – Pemerintah Kabupaten Lembata bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sikka Maumere menyerahkan secara simbolis santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada ahli waris peserta, serta Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada 501 pekerja rentan di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.
Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Lembata usai apel peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 di Lewoleba, Lembata, beberapa waktu lalu dan diterima langsung oleh para ahli waris peserta yang meninggal dunia.
Sementara itu, Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diserahkan secara simbolis kepada para pekerja rentan, yaitu dua orang penombak ikan paus (Lamafa) dan dua orang pengiris moke yang preminya dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata.
Penyerahan tersebut menjadi simbol keberpihakan dan perlindungan atas resiko sosial ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata pekerja rentan informal di Kabupaten Lembata.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sikka Maumere untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja yang rawan menghadapi risiko kerja.
Momen ini sekaligus menandai pengintegrasian perlindungan para pekerja baik perangkat desa, pekerja rentan, maupun sektor informal seperti petani dan nelayan ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sikka Maumere, Ade Aryan Manala Tandi menyebut bahwa langkah strategis ini bertujuan memberikan kepastian perlindungan dari risiko kerja, mengurangi potensi kemiskinan baru, serta mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Lembata.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT-post.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
