Nelayan Perempuan Sikka Terhempas Cuaca Ekstrem

Marsiana mengakui tak memiliki pengetahuan mengenai mitigasi  risiko jika sewaktu-waktu ada badai atau gelombang tinggi saat melaut. Dengan modal nekad, dia berusaha mencari ikan di laut. “Tak ada jaminan keselamatan bagi kami. Kalau saat melaut Tuhan jaga kami berarti bisa pulang dengan selamat.”

Seringkali ia bergulat dengan dilema antara mengayuh sampan hingga ke tengah laut ataukah tetap berada sejengkal dari garis pantai. Bila berada dekat garis pantai, dia tidak mendapatkan ikan. Sementara bila mendayung ke tengah laut, ada risiko yang harus dihadapinya.

Sering ia merasa tidak peduli dengan risiko keamanan di tengah laut. Dia berpikir tentang makanan dan utang di koperasi. Anak-anak turut menjadi alasan utama mengapa dia harus menempuh risiko menjadi nelayan perempuan.

Sekali melaut, Marsiana mengaku hasil yang diperoleh tidak banyak. Sepuluh hingga lima belas ekor ikan saja. Ikan yang biasa didapatkan adalah ikan batu, ikan merah dan kerapu hitam. “Kalau cuaca sedang tidak bersahabat, sepanjang malam melaut hanya dapat tiga ekor ikan saja. Kadang tidak dapat sama sekali,” katanya.

Ikan-ikan itu biasanya dijual seharga Rp25 ribu per lima ekor. Saban hari, dia paling banyak memperoleh Rp25 ribu. Biasanya hasil tangkapan itu dijual dua anaknya setelah pulang sekolah, atau saat mereka sedang libur. Kadang laku, kadang tidak. “Jika tidak Rp10.000 pun kami ambil,” kata Marsiana.

Uang itu dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Selain membeli beras dan kebutuhan di dapur, sebagian disisihkan untuk keperluan anak sekolah. Sementara untuk kebutuhan yang lebih besar, Marsiana dan nelayan lainnya kerap meminjam di koperasi harian.

Sama halnya dengan Hamjanur yang tidak memiliki sampan untuk pergi melaut. Dia biasanya meminjam bahkan menyewa perahu dari nelayan lain dari kampung itu. Sehingga hasil yang  didapatkannya pun tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi harus dibagi dua dengan pemilik sampan. Seringkali, hasil tangkapan tidak menentu. “Kalau saya dapat Rp30 ribu saya bagi dua. Jika hasilnya kurang, saya bayar pakai ikan,” ungkap Hamjanur.

Ia pernah bermimpi untuk membeli tanah agak jauh dari wilayah pesisir agar bisa menanam ubi, pisang atau sayur-sayuran untuk menopang ekonomi sehari-hari. Namun karena penghasilannya tidak menentu dan usianya semakin uzur, ia mengurungkan niatnya.

Diskriminasi Nelayan Perempuan

Selama menjadi nelayan, Merawati mengaku belum pernah memperoleh bantuan pemerintah. Mereka juga belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang risiko menjadi nelayan. Menurutnya, bantuan pemerintah diberikan kepada nelayan laki-laki saja. “Kami bahkan tidak memiliki kartu nelayan, karena mungkin mereka berpikir profesi nelayan itu hanya laki-laki saja,” ungkap Merawati kesal.

Jika memiliki kartu nelayan, Merawati bisa mengakses bantuan modal dan sarana seperti prioritas bantuan alat tangkap, perahu atau bantuan modal usaha dari pemerintah, atau paling tidak hak-hak sebagai nelayan.

Agnes Sera, warga Ndete sekaligus anggota Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), membenarkan pengakuan Merawati dan rekan-rekannya. Ia menilai persoalan nelayan perempuan di desanya selama ini luput dari perhatian dan belum menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah. Menurutnya, pemerintah masih memandang profesi nelayan hanya milik laki-laki, maka setidaknya perempuan diberi ruang untuk tetap bertahan hidup.

Salah satu masalah yang disorot adalah akses terhadap kartu nelayan yang masih terbatas bagi perempuan. Agnes mengaku pernah mengusulkan penerbitan kartu nelayan khusus bagi nelayan perempuan kepada Dinas Perikanan NTT. Namun hingga kini, usulan tersebut belum membuahkan hasil. Menurutnya, kartu nelayan ini bisa menjadi solusi bagi nelayan perempuan untuk mengantisipasi kendala di laut dan perbaikan kondisi ekonomi. “Seharusnya pemerintah melihat bahwa nelayan di Ndete ini bukan hanya laki-laki saja, tetapi ada juga nelayan perempuan,” ungkap perempuan berusia 44 tahun itu.

Selain itu, Agnes berharap pemerintah menyediakan lapangan kerja di daratan, seperti peralatan pengolahan ikan. Dengan begitu, perempuan bukan hanya bergantung pada hasil tangkapan yang dijual apa adanya melainkan bisa mengolah hasil laut menjadi sumber penghidupan yang lebih layak dan berkelanjutan.

Menurutnya, pemerintah bisa membantu menyediakan tempat pengolahan ikan atau memberi pelatihan agar ikan dapat diolah menjadi produk yang lebih tahan lama dan bernilai jual. “Di bulan-bulan tertentu biasanya ikan melimpah. Kalau tidak laku dijual, ikan-ikan itu ada yang dijemur tetapi ada yang terbuang,” katanya.

Ia juga sangat berharap pemerintah mau melihat fungsi Pelabuhan Ndete yang selama ini tidak memberikan manfaat apa-apa bagi para nelayan setempat. Menurutnya, warga desa lebih menjadi penonton ketimbang mendapatkan manfaat atas pelabuhan itu. “Kami punya pelabuhan tetapi yang memanfaatkan orang lain. Kami bingung pengelolaannya seperti apa sehingga tidak melibatkan kami masyarakat Ndete,” terang Agnes.

Kepala Desa Reroroja, Florida Yosefina Ndena mengakui keberadaan nelayan perempuan di Desa Reroroja. Perempuan yang akrab disapa Vin ini melihat kehidupan mereka sangat rentan secara ekonomi. “Sejujurnya mereka hidup dalam lingkaran kemiskinan dan seharusnya ada kebijakan-kebijakan tertentu yang betul-betul harus memihak terhadap mereka,” ungkap Vin.

Menurut Vin, pemerintah setempat telah mengambil langkah untuk membantu masyarakat melalui program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan ini diperuntukan bagi keluarga yang yang sangat rentan untuk meringankan beban kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.  Sesuai dengan kriteria penerima Bansos, ketujuh nelayan perempuan itu termasuk kelompok warga yang berhak menerima dukungan tersebut.

“Bantuan itu dapat diakses tiga atau bulan sekali dengan jumlah Rp900 ribu. Setelah saya telusuri, uang ini  selain beli makan minum, kebutuhan anak sekolah, mereka gunakan juga untuk menutupi utang yang mereka ambil. Istilahnya gali lubang tutup lubang,” ujar Vin.

Vin ingin pemerintah daerah melihat kondisi nelayan perempuan ini secara utuh. Menurutnya, hak-hak nelayan perempuan ini harus turut terpenuhi seperti fasilitas melaut harus disejajarkan dengan nelayan laki-laki.

Ia menekankan, dampak perubahan iklim terhadap perempuan nelayan tidak boleh dipandang sebelah mata. Cuaca ekstrem, baik di siang maupun malam hari sangat memengaruhi keselamatan mereka di laut. Gelombang tinggi, hujan deras, dan angin kencang menjadi ancaman nyata, terutama bagi nelayan perempuan, sebagian di antaranya sudah lanjut usia. “Sampan kecil mereka tidak memiliki kekuatan saat diterjang gelombang,” ujarnya.

Vin yang juga merupakan seorang aktivis perempuan di Kabupaten Sikka menambahkan, seiring bertambahnya usia, kondisi kesehatan para nelayan semakin rentan. Menurutnya, para nelayan ini sangat membutuhkan modal usaha untuk mengurangi risiko saat melaut. “Saya sangat berharap dinas terkait dapat memberikan bantuan yang bisa digunakan untuk membeli dan menjual ikan. Tujuannya agar ruang gerak mereka di laut bisa dibatasi, terutama karena sebagian sudah lanjut usia.”

Dia ingin ada pengolahan ikan yang memastikan ikan tersebut digunakan dalam jangka waktu yang panjang. “Penjemuran ikan secara manual mereka tidak punya, karena harganya mahal. Selain itu, para nelayan perempuan ini juga terbatas aksesnya terhadap pengetahuan baru.”

Kata dia, sebagian besar nelayan perempuan masih mengandalkan pengalaman tradisional seperti bagaimana belajar melaut dan mengolah hasil tangkapan dari generasi ke generasi. Pengetahuan mereka tentang perikanan lebih bersifat warisan budaya daripada pembelajaran teknis modern.

“Di desa, sebenarnya kami juga punya ruang gerak terbatas karena dibatasi berbagai kebijakan keuangan. Jadi kita meminta Dinas Perikanan untuk selalu melakukan monitoring, harus punya jadwal khusus terkait pendampingan terhadap nelayan, informasi monitoring pesisir, monitoring terkait apa yang dihadapi nelayan saat ini seperti perubahan iklim,” ucap Vin.

Jika para perempuan itu tetap bersikeras pergi melaut, Vin berharap mereka harus didukung dengan teknologi dan fasilitas penangkapan yang memadai sehingga keselamatan mereka dan hasil tangkapan tidak lagi menjadi taruhan setiap hari. “Bantuan modal dan fasilitas bukan sekadar soal penghasilan, tetapi juga soal melindungi perempuan nelayan dari risiko saat melaut,” katanya.

Tahu Tapi Tidak Familiar

Dinas Perikanan Kabupaten Sikka mengakui ada belasan nelayan perempuan di Desa Reroroja yang tercatat ikut melaut bersama suaminya, baik sebagai anak buah kapal (ABK) maupun sebagai nelayan bagan bersama pasangannya. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan melaut telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari praktik perikanan  di wilayah setempat. Namun, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, Paulus Hilarius Bangkur mengaku tidak familiar dengan nama tujuh nelayan perempuan di atas.

Dinas Perikanan Kabupaten Sikka ini mengaku selalu melakukan registrasi jumlah anggota, alat tangkap yang digunakan, begitu juga perahu atau kapal yang digunakan yang menjadi kebutuhan para nelayan. Proses pencatatan itu berawal dari tingkat desa hingga ke kecamatan. Paulus mengatakan, kebutuhan fasilitas dari para nelayan itu diajukan terlebih dahulu di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kecamatan (Musrembangdes/cam). “Kalau tidak ada usulan melalui Musrembang, pasti diusulkan dalam rencana kerja dinas, misalnya saja saya turun dan ketemu nelayan, saya catat langsung kebutuhan mereka,” katanya.

Menurutnya, kebanyakan nelayan yang tidak terdata adalah mereka memancing hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja dan daerah penangkapannya juga tidak sejauh nelayan lain. Kata Paulus, kartu nelayan kini disebut KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Perikanan) dengan status penggunanya adalah sebagai nelayan, nelayan pengolah dan pemasar hasil perikanan. Selain itu, Paulus menegaskan jika ingin memiliki kartu nelayan bisa mengurusnya dengan persyaratan memiliki kartu keluarga dan KTP dengan profesi sebagai nelayan.

Hamsanur, Marwati dan lima nelayan lainnya tak banyak berharap kepada pemerintah. Satu hal yang mereka inginkan hanyalah sampan. Dengan sampan, mereka berharap masih bisa mencari ikan dan membayar utang.

Bagi Merawati dan Hamjanur, kendati tidak memiliki penghasilan menentu dan faktor usia yang semakin renta, keduanya memilih untuk tetap bertahan demi kebutuhan sehari-hari agar selalu terpenuhi. “Risiko melaut semakin tinggi, hasil melaut seringkali mengecewakan, tetapi apa boleh buat, siapa yang mau kasih kami makan para janda ini,” tutur Hamjanur.

Ia dan Merawati sering berpikir untuk berhenti melaut. Namun karena faktor ekonomi, risiko itu pun kerap terabai. “Jadi nanti mati dulu baru saya berhenti melaut,” kata Merawati.***

Laporan ini adalah hasil liputan NTT-Post.com dengan dukungan fellowship Lapor Iklim X Yayasan Pikul.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.